Press "Enter" to skip to content

Penduduk Miskin di Bekasi Melonjak Akibat Pandemi Covid-19

Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat menyebutkan penduduk miskin di wilayahnya melonjak dari 3,89 persen sebelum pandemi Covid-19 menjadi 50 persen setelah pandemi Covid-19. Indikatornya adalah penerima bantuan sosial tahap kedua di bulan Mei ini.

Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, penduduk Kota Bekasi yang diproyeksikan menerima bantuan sosial sebanyak 300.000 kepala keluarga. Total warga Bekasi 720.000 kepala keluarga. Pemerintah juga menyiapkan cadangan bantuan untuk 75.000 kepala keluarga.

“Kalau (dana cadangan) terserap, bayangkan Kota Bekasi yang sebelum Covid cuma 3,89 persen tingkat kemiskinannya, sekarang mencapai 54 persen dari jumlah kepala keluarga, di mana jumlahnya di Kota Bekasi 72.000,” kata Tri di Bekasi pada Minggu (17/5).

Menurut Tri, penyaluran bantuan sosial tahap kedua beda dengan pertama. Tahap pertama pada bulan April, Pemerintah Kota Bekasi menanggung sebanyak 150.000 keluarga menggunakan dana daerah atau APBD.

BACA JUGA :  Penumpang Buka Jendela Darurat, Penerbangan Wings Air Tertunda Nyaris 3 Jam

Sedangkan, 106.000 ditanggung oleh Kementerian Sosial menggunakan ABPN. Hasil penyisiran lagi, ada 47.000 penerima baru di bulan Mei. Menurut dia, semua bantuan sosial tahap kedua bagi penduduk Kota Bekasi ditanggung oleh Kementerian Sosial.

“150.000 (keluarga) yang tadinya bantuan ditanggung oleh Kota Bekasi, kami masukkan ke data DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial Kementerian Sosial), termasuk yang 47.000 baru dimasukkan ke DTKS,” katanya.

Sementara itu, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Bekasi sekarang masuk tahap 3 dan akan berakhir pada 26 Mei mendatang. Dalam PSBB tahap ketiga ini, pemerintah lebih tegas kepada pelanggar yaitu memberikan sanksi hingga denda uang tunai demi menekan penyebaran virus corona.

BACA JUGA :  Wishnutama Imbau Dinas Pariwisata Bersiap Hadapi Lonjakan Wisata Pasca Corona

Pelonggaran PSBB di Bekasi Tergantung Jakarta

Tri Adhianto juga menjelaskan, kasus positif Covid-19 di wilayahnya cenderung melandai. Hasil tes massal menggunakan PCR di lokasi pusat keramaian juga tak menunjukkan peningkatan yang signifikan.

“Apa yang dikhawatirkan terjadi penambahan (dari tes massal di pusat keramaian) secara eksponensial, semakin lama terkendali,” katanya di Bekasi, Minggu (17/5).

Sebelumnya tes massal dilakukan di Stasiun Bekasi dan 14 titik pasar tradisional. Di Stasiun Bekasi didapatkan tiga orang positif Covid-19 dari jumlah sampel sebanyak 300 orang, sedangkan di 14 pasar tradisional, hanya tiga orang dinyatakan positif.

“Yang penting adalah di titik-titik terakhir ini (pasar atau pusat keramaian) adalah disiplin,” kata dia.

BACA JUGA :  Perayaan Satu Dekade DWP Siap Gebrak Panggung GWK di Bali

Dengan demikian, harapan pelonggaran PSBB pada awal Juni bisa dilakukan. Tapi, ia mengingatkan bahwa episenter virus berada di DKI Jakarta, sedangkan pergerakan orang Kota Bekasi cenderung lebih banyak ke Jakarta yaitu 60 persen.

Karena itu, pihaknya berharap pemerintah DKI Jakarta terus bekerja keras dalam menekan penyebaran virus corona di wilayahnya. Belakangan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat kebijakan mengenai larangan keluar masuk wilayahnya.

“Kalau positif bisa dikendalikan, ODP dan PDPnya juga bisa dikendalikan,” kata dia.

Sementara itu data terkini di Kota Bekasi yaitu jumlah kasus positif Covid-19 sebanyak 280. Rinciannya 193 pasien dinyatakan sembuh, 29 meninggal dunia, dan 58 masih dalam perawatan medis. Sedangkan ODP 2320 dan PDP 930.

Source : Merdeka.com

Shares