Press "Enter" to skip to content

Prasetio Edi Sentil Janggal 239 PNS Tak Mau Seleksi Eselon II

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai ada yang aneh ketika 239 pegawai negeri sipil (PNS) memenuhi syarat tapi tidak mau mendaftar untuk ikut seleksi terbuka pimpinan tinggi pratama atau eselon II.

Dia menganggap ada kesalahan dari aspek birokrasi dan regenerasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang kini dipimpin Gubernur Anies Baswedan.

“Kalau seperti itu kejadiannya memang aneh. Artinya ada yang salah pada tatanan birokrasi dan regenerasi yang berjalan di Pemprov DKI Jakarta. Masa ada ratusan orang enggak mau menduduki jabatan, ini ada apa,” kata Prasetio dalam keterangan tertulis, Selasa (11/5).

Ia mengatakan saat ini Pemprov DKI Jakarta sangat membutuhkan pejabat eselon II dengan status definitif. Dengan begitu, pelayanan terhadap masyarakat ibu kota bisa diberikan secara optimal.

BACA JUGA :  Mudik Tak Terbendung, DPR Sorot Tumpang Tindih Kebijakan

Ia menyebut hingga kini ada belasan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kosong yang hanya dijabat oleh pelaksana tugas (Plt), yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Lingkungan Hidup, dan Walikota Jakarta Selatan.

“Sementara dengan status Plt si pejabat cuma memiliki kewenangan terbatas. Lalu bagaimana bisa kerja optimal, bagaimana bisa melayani warga, merampungkan RPJMD dan sebagainya,” kata dia.

Dia lalu meminta Pemprov DKI Jakarta meninjau ulang pelaksanaan birokrasi dan regenerasi yang telah berlangsung.

Menurutnya, upaya tersebut penting dan mendesak dilakukan demi pemulihan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Jakarta yang masih dilanda pandemi Covid-19.

BACA JUGA :  Caleg Ini Melenggang ke DPRD Kota Bandung Dengan Modal 3 Juta Rupiah

“Introspeksi diri itu penting. Sejak lama saya sudah ingatkan yang baik teruskan dan lanjutkan untuk lebih baik lagi, jangan yang sudah baik diacak-acak,” ujar dia.

Sebelumnya, Anies Baswedan menegur 239 PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang tidak melaksanakan instruksi terkait seleksi terbuka pimpinan tinggi pratama atau eselon II.

Ia menyebut ratusan ASN itu sebenarnya memenuhi persyaratan untuk mendaftar seleksi, namun, mereka tidak ikut mendaftar.

“Bapak ibu sekalian kita berada di lapangan ini berkumpul karena ketika sekda mengeluarkan instruksi untuk seluruh jajaran yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pendaftaran seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2,” kata Anies di Halaman Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/5).

BACA JUGA :  Kapok, Sulsel akan Evaluasi Semua Proyek Pengadaan

Source : cnnindonesia.com

Shares