Walhi Sebut Provinsi Penyangga Jakarta juga ‘Sumbang’ Polusi Jakarta

Organisasi non-pemerintah (NGO) lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai penyumbang polutan udara kotor di Jakarta bukan hanya dari aktivitas di dalam kota itu saja. Aktivitas industri dan manusia di provinsi sekitarnya juga memberi dampak.

“Betul, itulah kenapa gugatan warga kemarin itu mengalamatkan kepada tujuh tergugat mulai dari gubernur DKI, kemudian presiden, menteri LHK, Kemenkes, kemudian juga kepala daerah atau gubernur Jawa Barat dan Banten. Karena mereka juga berkontribusi terhadap pencemaran udara lintas batas,” kata Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi, saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Sabtu (6/7).

Menurut Tubagus, kantong-kantong industri di sekitar Jakarta memiliki peran yang dominan dalam menyumbang udara buruk Jakarta. Sebab udara bergerak bebas dan tidak terkontrol.

BACA JUGA :  Pekerja Tewas Tersengat Saat Gali Kabel Listrik di Mampang

“Misalnya industri-industri di sekitaran Jakarta baik itu di Provinsi Banten maupun Jawa Barat itu kan berkontribusi juga. Udara kan tidak bisa dibatasi secara administratif iya kan? Karena dia bebas tergantung cuaca,” katanya.

Oleh karena itu, Tubagus menilai bukan hanya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mesti dituntut pertanggungjawaban akan rendahnya kualitas udara, melainkan juga provinsi di sekitarnya. Tak lupa pula pemerintah pusat.

“Itulah kemudian mengapa menjadi sangat penting tidak hanya Pemerintah DKI Jakarta, pemerintah pusat juga berperan penting bagaimana mengkoordinasikan antar pemerintah itu terkait pencemaran udara lintas batas,” ujarnya.

Personal Kebijakan

Tubagus menilai, persoalan ini berhulu pada kebijakan pemerintah. Baik itu pemerintah Jakarta maupun pusat. Menurutnya, selama ini belum ada rangkaian kebijakan dari pemerintah untuk mengendalikan kualitas udara.

BACA JUGA :  Beberapa Kantor Pajak Tutup Layanan Karena Demo

Kalaupun ada, kata Tubagus, belum bisa untuk melindungi hak masyarakat untuk memperoleh udara bersih.

Terlebih lagi, penurunan kualitas udara bukan hanya terjadi baru-baru ini. Namun jauh sebelumnya juga telah terjadi karena ketidakseriusan pemerintah menanggulangi hal itu.

“Ini kan bukan baru-baru ini. Kita terus mengalami paparan udara buruk juga dalam banyak tahun ya, terus mengalami. Yang kita lihat, negara itu belum melakukan upaya apa-apa,” tegasnya.

Tubagus mengajak untuk terlebih dahulu mengidentifikasi akar pencemaran. Menurutnya ada beberapa sektor penyumbang pencemaran udara, seperti kendaraan bermotor dan industri.

Ia melihat pemerintah tidak memiliki regulasi untuk membatasi hal itu. Misalnya saja, kata Tubagus, keran peredaran kendaraan bermotor dibuka dengan bebas oleh pemerintah.

BACA JUGA :  Banyak Lokasi Rawan Banjir, Pemkot Gencarkan Pembersihan Sodetan

“Pemerintah tidak pernah membatasi jumlah kendaraan, peredaran kendaraan bermotor,” ujarnya.

Menurutnya pula, pengaplikasian ganjil genap di jalan-jalan di Jakarta tidak menyelesaikan akar masalah banyaknya kendaraan bermotor di Jakarta yang ikut menyumbang buruknya kualitas udara di sana. Pemerintah, kata Tubagus mesti menyelesaikan akar masalahnya terlebih dahulu.

“Misalnya ganjil genap itukan tidak signifikan juga. Bukan itu persoalannya, (melainkan) kita terus memproduksi kendaraan bermotor, di bangun transportasi publik tapi di jalan juga dibangun. Mengapa kendaraan motor tidak dibatasi,” kata Tubagus.

Source : Merdeka.com